MAKASSAR – KPU RI kini menjadi pembahasan hangat di jagat maya setelah klaim dari oknum hacker  meretas data base masyarakat Indonesia yang ada pada instansi tersebut hingga diperjualbelikan secara ilegal di dunia maya.

Baca Juga : Hacker Bjorka Buat Pemerintah Ketar-ketir, Tak Pengaruhi Rupiah

DPN PERMAHI melalui Sekjend, Fajar Budiman berpendapat bahwa kebocoran data pribadi yang sudah sering terjadi di Indonesia tidak mendapat perhatian khusus dari para penyelenggara sistem elektronik dan pemerintah, malah terkesan menganggap hal ini bukan lah masalah yang sangat penting untuk segera ditangani secepatnya. Sehingga sampai pada momentum ‘Bjorka’ yang terjadi pada beberapa hari ini membuat pemerintah dan penyelenggara sistem elektronik menjadi kelabakan.

KPU RI juga mengklaim bahwa data yang mereka miliki masih aman hingga saat ini dan tidak ada masalah, serta Komisioner KPU RI, Idham Holik juga membantah bahwa data pribadi WNI yang bocor bukan berasal dari data KPU RI.

Hal-hal seperti kebocoran data yang di alami oleh KPU RI saat ini bukan ditutup-tutupi tetapi harus ada perbaikan dari cyber security yang dimiliki oleh lembaga sekelas KPU RI, kebobolan data yang di alami oleh KPU RI itu sebenarnya menunjukkan bahwa sampai saat ini KPU RI tidak cakap dalam mengelola sistem secara elektronik apalagi ada rencana kedepannya akan melakukan e-voting yang tentu saja hal itu akan lebih riskan terjadi serangan cyber.

Fajar juga menambahkan jika data yang bocor kemarin memang bukan dari KPU RI maka diharapkan KPU RI bisa melakukan pembuktian secara terbuka kepada masyarakat Indonesia karena yang dirugikan saat data pribadi tersebut bocor bukanlah lembaganya namun masyarakat Indonesia yang dapat di gunakan oleh salah satu kelompok untuk hal-hal yang merugikan.