JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menegaskan negara akan hancur jika tidak ada kejelasan tentang pembunuhan Brigadir Nofriasyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J.

Baca Juga : Waketum MUI Angkat Suara Terkait Kasus Pembunuhan Brigadir J

Apalagi, pembunuhan ini terjadi di kediaman seorang perwira tinggi polisi.

“Kalau ada orang mati terbunuh di rumah pejabat tinggi Polri yang tidak dibuka terang-benderang negara ini akan hancur,” katanya, Rabu (10/8/2022) malam, dikutip Kompas TV.

Mahfud mengatakan Polri memiliki ribuan satuan kerja di seluruh Indonesia.

Dari ribuan satuan kerja tersebut, 100.000 pengamanan dilakukan oleh Polri setiap hari, kata Mahfoud.

“Lalu ada satu kasus gini (pembunuhan Brigadir J) masa enggak bisa dibuka, wong (orang) yang ratusan ribu aja diamankan, diselesaikan dengan baik,” katanya.

Oleh karena itu, Mahfud menyatakan bahwa masalah ini penting bagi pemerintah.

Karena penyelesaian kasus pembunuhan Brigadir J melibatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

“Ya sangat penting (bagi pemerintah) karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” katanya.

Mahfud mengatakan penetapan mantan Kadiv Propam, Irjen Pol Irjen Ferdy Sambo, sebagai tersangka tak lepas dari tekanan Presiden Joko Widodo dan masyarakat.

Meski mendapat tekanan, Mahfud mengatakan Kapolri Jenderal Listyo Prabowo juga ingin mengusut tuntas kasus tersebut.

“Tetapi itu perlu dukungan politik dari kita. Karena kita tahu banyak masalahnya, ada ranjau-ranjaunya di dalam sehingga Pak Presiden mengatakan selesaikan dengan tuntas, dengan transparan,” ujarnya.

Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, empat tersangka termasuk Sambo, telah didakwa dengan pembunuhan berencana.

Keempatnya dijerat dengan pasal 340 subsider Pasal 338 jo 55 dan 56 KHUP dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup.