Jakarta – Berbagai langkah telah dilakukan Direktorqt Jenderal Kementerial Bina Keuanhan Daerah (Ditjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam merespons cepat menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, utamanya dalam hal percepatan pelaksanaan publikasi informasi di lingkup Ditjen Bina Keuda.

Ditjen Keuda Kemendagri terus berkomitmen memperkuat fungsi kehumasan. Komitmen tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor: 489-009 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Publikasi Informasi dan Kehumasan di Lingkungan Ditjen Bina Keuda.

Baca Juga : Dirjen Bina Bangda Upayakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pemda

Karena itu, Ditjen Bina Keuda juga telah mengusulkan kepada Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) ihwal penambahan fungsi kehumasan pada Sekretariat Ditjen Bina Keuda. Selain itu, telah diusulkan pula jabatan fungsional pranata humas kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

“Hal ini dapat menjadi acuan bagi Ditjen Bina Keuda untuk menjalankan tugas dan fungsi kehumasan, serta direktorat diharapkan menyusun press release atas pelaksanan kegiatan unit kerja masing-masing dan disampaikan kepada sekretariat kehumasan,” ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni pada kegiatan Pengelolaan Kehumasan dan Bimbingan Teknis Penulisan Press Release yang digelar Ditjen Bina Keuda Kemendagri secara internal di Gedung F Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (14/6/2022).

“Terbukti, Ditjen Bina Keuda terbilang cukup masif terkait pemberitaan media online. Berdasarkan data yang terhimpun hingga tanggal 13 Juni 2022, pemberitaan di lingkup Ditjen Bina Keuda tercatat sebanyak 2.309 berita yang telah dipublikasikan di berbagai media online, baik media nasional, lokal, website Ditjen Bina Keuda maupun media daerah,” ungkap Fatoni.

Lebih lanjut, kata dia, jumlah berita tersebut dengan rincian, Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah sebanyak 889 berita, Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah sebanyak 429 berita, Direktorat Pendapatan Daerah sebanyak 240 berita, Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah sebanyak 179 berita, serta Direktorat BUMD, BLUD, dan Barang Milik Daerah sebanyak 189 Berita.