Jakarta – Dewas KPK (Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi) menjatuhkan sanksi etik terhadap dua pegawai berinisial SK dan DW yang dinilai terbukti terlibat perselingkuhan.

Putusan itu dijatuhkan pada 7 Maret 2022 oleh Ketua Majelis Tumpak Hatorangan Panggabean, serta oleh Indriyanto Seno Adji dan Syamsuddin Haris selaku anggota. Putusan dibacakan pada 10 Maret 2022 dengan dihadiri para terperiksa.

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho, membenarkan adanya sanksi etik terhadap kedua pegawai tersebut.

Baca Juga : KPK Sosialisasi dan Edukasi Pencegahan Korupsi di RSUD Haji

“Itu benar,” kata Albertina saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 5 April 2022 dikutip dari tempo.co.

Berdasarkan salinan putusan yang diterima Antara, SK merupakan staf informasi dan data, sedangkan DW adalah seorang jaksa. Pengusutan terkait pelanggaran etik tersebut bermula dari adanya aduan dari suami sah SK.

Dia melaporkan istrinya dan DW atas pelanggaran perselingkuhan atau perzinahan. Perbuatan tersebut melanggar kode etik dan kode perilaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf n Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Dalam persidangan etik, Dewas juga memeriksa delapan saksi mulai dari Direktur Pelayanan, Pelaporan, dan Pengaduan Masyarakat KPK; Direktur Penuntutan KPK; serta suami dan ibu mertua dari SK.

Selain itu, dalam persidangan, Dewas juga memeriksa tiga orang saksi meringankan (A de charge).

Dalam putusannya, Dewas menyatakan SK dan DW bersalah melakukan perbuatan perselingkuhan atau perzinaan. Dewas menghukum keduanya dengan sanksi sedang, berupa permintaan maaf secara terbuka tidak langsung.

Terakhir, Dewas KPK merekomendasikan kepada pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk memeriksa lebih lanjut SK dan DW guna penjatuhan hukuman disiplin.